Tugas Sekretaris Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negero (Permendagri) No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan mempunyai tugas: menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan …
Read More »Rambutan dari Manik-Manik
PKK Kaligondang. Berikut cara membuat Buah Rambutan dari manik-manik yang disampaikan pada acara Rapat Pleno Tim Penggerak PKK Kecamatan Kaligondang yang diselenggarakan di Pendopo Aboebakar Kecamatan Kaligondang, Rabu 25 Januari 2017, oleh PKK Desa Kembaran Wetan. Bahan – bahan : Manik-manik munte 2 model (model bulat dan model panjang) …
Read More »Tanggulangi meluapnya sungai lebak, warga Desa Kaligondang Bangun Tanggul.
Kaligondang-Kaligondang. Hujan yang mengguyur wilayah Kecamatan Kaligondang pada hari Sabtu, 21 Januari lalu yang mengakibatkan sejumlah rumah warga Rt. 02 Rw. 05 Desa Kaligondang tergenang, menggerakan Pemerintahan Desa beserta warga Desa Kaligondang untuk melaksanakan gerakan membuat talud penahan luapan sungai lebak secara swadaya. Warga Desa Kaligondang pasang tanggul disepanjang …
Read More »Panduan Penyusunan Peraturan Desa
Penyusunan Peraturan Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Definisi Peraturan Desa Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang …
Read More »“Suket” bisa digunakan sebagai kelengkapan administrasi
Sejak pertengahan tahun 2016 pencetakan KTP Elektronik (KTP-el) di Kabupaten Purbalingga terhenti. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pasokan blangko KTP-el dari Pusat. Sebagaimana disebutkan pada pasal 5 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan …
Read More »