BPUM, Bantuan Untuk UMKM Tahun 2021 Masih Ada

Related Articles

Cara Mendapat QR Code PeduliLindungi Bagi Instansi Pemerintah

September 13, 2021

SE Menteri PANRB -Instansi Pemerintah Agar Menerapkan Scan QR Code PeduliLi ndungi

September 13, 2021

Cara Cek Penerima Manfaat Bansos

Juli 29, 2021

Tahun 2021 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM RI)  melanjutkan Program Bantuan Presiden Produktif untuk pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang telah diluncurkan pada tahun 2020.

BPUM Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

BPUM dimaksudkan untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat akibat Corona Virus Disease 2019.

Pendaftaran BPUM tahun 2021 dimulai  tanggal 12 April sampai dengan tanggal 20 April 2021 yang diprioritaskan untuk pendaftar baru ( yang belum mendaftar di tahun 2020).

BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang yang disalurkan langsung ke rekening BPUM. Tahun 2020 BPUM diberikan sejumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan. Sedangkan untuk tahun 2021 nominal BPUM yang diterima oleh pelaku usaha, lebih kecil yaitu Rp. 1.200.000,-

BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemic COVID-19 dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan :

1. Warga Negara Indonesia
2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan
3. Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan
4. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota TNI, anggota Kepolisian, pegawai BUMN atau BUMD

Pengusul BPUM meliputi :

1. Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi dan Kabupaten / Kota
2. Koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum
3. Kementerian / Lembaga
4. Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK
5. Lembaga penyalur program kredit pemerintah : BUMN. BLU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir kepada Koperasi dan / atau Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.